34 TAHUN JAMSOSTEK – Manfaat dan Pelayanan Jadi Prioritas


JAKARTA (Suara Karya): Peningkatan kepesertaan serta cakupan manfaat program dan kualitas pelayanan menjadi fokus PT Jamsostek (Persero) untuk direalisasikan.Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, peningkatan jumlah peserta serta perluasan manfaat program jaminan sosial akan menjadi prioritas kerja pada 2012. Apalagi ini juga terkait rencana waktu pemberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014-2015. Dalam hal ini, Jamsostek perlu melakukan persiapan secara matang sejak dini.”Kita tidak perlu menunggu peraturan pemerintah menyangkut masalah nilai santunan atau lainnya. Kita kan punya aset cukup besar hingga Rp 100 triliun lebih. Ada atau tidak ada UU BPJS, kita harus mempersiapkan pelayanan yang memuaskan bagi pekerja peserta,” kata Hotbonar di sela perayaan HUT ke-34 Jamsostek di Jakarta, kemarin (5/12).Untuk ke depan, Jamsostek akan terus berupaya meningkatkan manfaat dan pelayanan untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).Setelah peningkatan santunan untuk JKK dan JK serta imbal hasil (bunga) yang tinggi di atas pasar untuk JHT, terakhir Jamsostek meningkatkan cakupan manfaat untuk JPK. Dalam hal ini, program JPK Jamsostek juga menjangkau pengobatan penyakit kronis, seperti kanker, jantung, cuci darah (penderita gagal ginjal), dan bahkan HIV/AIDS.Seiring diterbitkannya UU BPJS sebagai petunjuk pelaksana UU SJSN, menjadi peluang bagi Jamsostek untuk mengelola program jaminan sosial untuk tenaga kerja.”Ini momentum yang tepat untuk mempersiapkan diri lebih matang. Kita masih menunggu petunjuk pelaksana dari kementerian terkait. Walaupun secara normatif UU BPJS berlaku pada 2014 atau 2015, namun semua harus dikoordinasikan secara intensif terlebih dahulu, terutama terkait pelaksanana program jaminan pensiun yang juga diamanatkan oleh UU SJSN,” tutur Hotbonar.Sejauh ini, lanjutnya, Jamsostek sendiri akan terus fokus untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja peserta. Dengan pengelolaan dana kepesertaan secara transparan dan menganut prinsip kehati-hatian, maka manfaatnya akan dikembalikan sepenuhnya untuk pekerja pesreta.”Jadi bukan untuk mencari keuntungan atau mencari pengaruh seperti yang dihembuskan sejumlah pihak, terutama yang selama ini tampaknya tidak senang dengan eksistensi Jamsostek yang terus berkembang. Selama ini kita diaudit oleh BPK dan lembaga independen lainnya. Terbukti kita banyak mendapat penghargaan dalam pengelolana keuangan serta pelayanan,” tuturnya.Jaminan Pensiun
Di lain pihak, Hotbonar mengatakan, Jamsostek akan memprioritaskan kepesertaan jaminan pensiun bagi pekerja yang belum mengikuti program dana pensiun. Program jaminan pensiun merupakan amanat dari UU SJSN yang dijabarkan dalam UU BPJS yang baru beberapa waktu lalu disahkan oleh DPR dan pemerintah.”UU ini baru saja disetujui untuk disahkan oleh DPR dan pemerintah. Namun, hingga kini hasil akhirnya belum dipublikasikan kepada masyarakat. Kami menanti hasil akhir setelah dicatat di lembaran negara,” katanya.Secara umum, hal pertama yang perlu diubah terkait sistem manfaat pasti dalam pelaksanana jaminan pensiun. Hal ini sulit dilakukan karena diikuti oleh pekerja dari berbagai macam perusahaan. Dalam hal ini, penerapan sistem manfaat pasti sama seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pegawai negeri sipil (PNS) serta TNI/Polri. Dalam hal ini, PNS dan TNI/Polri sudah pasti mendapatkan uang pensiun dalam jumlah tertentu. Kondisi ini dapat dilaksanakan karena program jaminan pensiun bagi PNS dan TNI/Polri dijamin oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (ABPN).Sedangkan untuk program jaminan pensiun bagi pekerja swasta, maka lebih baik menganut sistem iuran pasti. Ini dilakukan meski agak sulit untuk menentukan besaran upah dan iuran yang layak. Pada kondisi ini, besaran iuran biasanya ditentukan berdasarkan persentase besaran upah. “Namun, Jamsostek jika diperintahkan melaksanakan jaminan pensiun, tetap akan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU BPJS dan petunjuk pelaksananya. Kami menanti detil terkait UU BPJS ini,” ucap Hotbonar. (Andrian)

 

Suara Karya Online.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s