Kualitas manusia Indonesia harus ditingkatkan
Rabu, 16 November 2011 08:42 wib
(ilustrasi-Ist)
Sindonews.com – Pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas manusia Indonesia yang tercermin melalui indeks pembangunan manusia (IPM).
Merujuk data terbaru Human Development Index yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP), kualitas manusia Indonesia pada 2011 masih berada di urutan bawah negara-negara ASEAN meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Presiden Representative UNDP El Mostafa Benlamlih mengingatkan, Pemerintah Indonesia perlu memerhatikan upaya-upaya peningkatan di tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan,dan pendapatan per kapita.“Agar bisa bersaing dengan dunia global,” ungkap Mostafa pada konferensi pers di Gedung Kementerian PPN/ Bappenas, Jakarta, Selasa (15/11/2011).
Menurut dia, untuk mencapai daya saing itu, beberapa langkah perlu ditempuh, di antaranya meminimalisasi kesenjangan pembangunan di daerah yang hingga saat ini cenderung tidak seimbang. Pemerataan pembangunan penting untuk menarik investasi ke Indonesia. Untuk itu,pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. “Orang di Jakarta dan daerah harus punya kesempatan yang sama,” kata dia.
Mostafa juga menekankan pentingnya penguatan sektor pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini, jika kualitas manusia dari sisi pendidikan terangkat, daya beli juga berpotensi terangkat. IPM Indonesia tahun ini berada pada level 0,617 atau naik tipis dibandingkan tahun lalu yang berada di level 0,613.
Dengan nilai tersebut, peringkat Indonesia kini berada di posisi ke-124 dari 187 negara. Di ASEAN, Singapura menduduki peringkat pertama dengan IPM 0,866, diikuti Brunei Darussalam dengan nilai 0,838, Malaysia dengan 0,761, Thailand dengan nilai 0,682, dan Filipina dengan nilai 0,644. Indonesia hanya unggul jika dibandingkan Vietnam yang memiliki nilai IPM 0,593, Laos dengan nilai 0,524, Kamboja 0,523, dan Myanmar dengan nilai IPM 0,483.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana memaparkan, indeks kesehatan manusia Indonesia tahun ini berada di level 0,779, indeks pendapatan 0,518, dan indeks pendidikan 0,584. Pemerintah mengklaim terus berupaya mengejar ketertinggalan IPM Indonesia dengan negara lain, minimal dalam satu kawasan.
Pihaknya optimistis kualitas manusia Indonesia bisa diperbaiki dengan ditandai peningkatan IPM Indonesia. “Bisa asal dengan kerja keras,” ujar guru besar Universitas Padjajaran ini.
Dia menyebutkan, setidaknya lima hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, di antaranya peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, dan pengembangan dan peningkatan kapasitas daerah di tengah pemberlakuan sistem desentralisasi. “SDM yang baik akan mendorong percepatan peningkatan daya beli,” kata Armida.
Bappenas juga memfokuskan pada percepatan peningkatan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional rumah tangga untuk meningkatkan IPM. Saat ini GNI Indonesia hanya USD3.716. Deputi bidang SDM dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas Nina Sardjunani menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai kebijakan dan program peningkatan IPM.
Program-program tersebut telah sejalan dengan upaya mencapai Millennium Development Goals (MDGs). Untuk bidang kesehatan, pemerintah mengklaim sudah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari penyediaan bantuan operasional kesehatan, Jamkesmas, Jamkesda,dan Jampersal untuk menjamin kesehatan penduduk. Di bidang pendidikan, pemerintah meneruskan program Wajib Belajar 9 Tahun untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati mengatakan, laporan UNDP sudah semestinya menjadi evaluasi total bagi kebijakan pembangunan Indonesia ke depan, agar pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia juga mendorong peningkatan kualitas hidup rakyatnya.
Human Development Index (HDI) itu kan indeks pembangunan manusia yang digunakan oleh UNESCO dengan menggunakan empat indikator, diantaranya pendidikan dan kesehatan. “Tentu saja, ini bukan hanya menjadi kontroversi namun laporan itu merupakan tamparan keras bagi pemerintah,” ujar Anis.
Lebih lanjut Anis mengatakan, laporan UNDP itu dinilai sangat mengejutkan banyak pihak karena dalam satu dasawarsa terakhir, pembangunan sosial-ekonomi Indonesia dinilai banyak pengamat ekonomi nasional bahkan dunia sangat signifikan, terutama dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Bahkan saat ini Indonesia disebut sebagai ‘The Emerging Country’ dengan pertumbuhan ekonomi yang surplus bersama India dan Cina ditengah negara-negara lain terkena dampak krisis ekonomi tahun 2008.
Namun pada kenyataannya, pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, lanjut Anis, sangat mudah ditemukan keadaan masyarakat Indonesia yang memang berada dalam kualitas kehidupan yang rendah.
Sebagai contoh, rendahnya angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia sangat berkaitan erat dengan minimnya fasilitas dan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu. Begitupun rendahnya angka harapan sekolah rata-rata orang Indonesia adalah karena masih mahalnya biaya pendidikan. “Jadi penilaian itu ada benarnya. Lihat saja seperti di pedesaan,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan yang dipaparkan UNDP bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Persoalan tersebut juga menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia secara umum.
Harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Karena menurut Anis, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam wilayah kebijakan dan penyediaan fasilitas.
Sementara masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan dan memelihara infrastuktur yang disediakan pemerintah. “Disini diperlukan peran partisipatif dari masyarakat untuk ikut dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Tidak selalu menyalahkan pihak pemerintah. Jadi untuk masyarakat, dari pasif kepada partisipatif,” cetusnya.
Dia mencontohkan hal sederhana, yaitu membudayakan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. “Sesuai dengan platform kita di PKS, kita ingin membangun negara ini tidak sepihak, tapi melibatkan secara partisipatif berbagai elemen bangsa. Masyarakat ikut terlibat untuk membangun negara ini sesuai dengan cita-cita bersama,” pungkas Anis.
Editor: Dadan Muhammad Ramdan
Laporan: Koran SI
http://www.sindonews.com/read/2011/11/16/435/529962/kualitas-manusia-indonesia-harus-ditingkatkan
Agung Setiawan Blog 