Jaminan Sosial Aceh, Sanggupkah? | Harian Aceh.com


Oleh Mirza Fanzikri — Setelah menikmati pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan Aceh (JKA), kini masyarakat Aceh kembali menuntut hak melalui jaminan-jaminan sosial lainnya, seperti jaminan pendidikan, kesehatan—yang lebih efektif, pekerjaan, asuransi masa tua.

Biaya Parkir.(Harian Aceh/Wawan)

Dalam konteks keacehan, jaminan-jaminan sosial tersebut bisa dikemas dalam suatu bingkisan program Jaminan Sosial Aceh (JSA) yang berisi jaminan sosial secara kolektif.

Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial telah mengamanatkan bagi pemerintah agar menjalankan program-program jaminan sosial untuk mencapai visi kesejahteraan sosial.

Di antara banyaknya jaminan sosial di Aceh, JKA merupakan salah satu jaminan sosial yang terealisasi saat ini di masa kepemimpinan Irwandi-Nazar. Meski pelayanannya terkesan masih kurang puas, namun program ini telah menjadi contoh bagi daerah luar Aceh (nasional) untuk meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Di sisi lain, persoalan teknis pun sering berbenturan antara pengemban kebijakan dan pelaksana pelayanan. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Lhokseumawe, dokter mogok massal karena pengelolaan anggaran JKA tidak transparan. Belum lagi pasien mogok berobat karena anggaran yang tersendat di berbagai rumah sakit kabupaten dan daerah. Ironi, tapi nyata.

Hal itu seperti membuktikan bahwa pemerintah belum serius memberikan jaminan sosial dalam bentuk JKA kepada masyarakat Aceh secara efektif. Lantas bagaimana kesanggupan pemerintah memenuhi tuntutan-tuntutan jaminan sosial lainnya kepada masyarakat?

Sebagai solusi, sikap opmitimis dan komitmen pemerintah menjadi modal awal dalam mewujudkan kondisi nanggroe yang sejahtera. Bukan hanya itu, manajemen dan sinergisitas antarlembaga juga akan menopang kemakmuran rakyat di masa depan.

Pajak dan Parkir

Selain didukung oleh kapasitas ‘sang manejer’ yang mampu mengelola tatanan masyarakat dengan baik, Aceh juga punya potensi besar dari segi sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Tentunya banyak hal akan bermanfaat jika sumber daya tersebut dikelola dengan benar.

Salah satu potensi produktif terbesar di Aceh itu berasal dari sumber pajak dan pengelolaan parkir. Jika pemerintah mampu mengelola kedua hal tersebut, hasilnya akan bisa dipergunakan untuk menutupi kesenjangan masyarakat dalam bentuk program-program jaminan sosial.

Bayangkan saja, pendapatan parkir di Aceh seperti Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, dan Meulaboh mempunyai pendapatan (income) sehari-hari di mencapai puluhun juta rupiah. Hal ini dibuktikan oleh meningkatnya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dalam menempuh perjalanan pendek seperti ke warung kopi, pasar, supermaket, dan tempat-tempat rekreasi.

Jika saja sebelum dipekerjakan sebagai juru parkir, potensi mereka mendapat binaan terlebih dahulu dari pemerintah melalui latihan-latihan pengembangan, maka hasilnya bukan saja pengelolaan parkir dan anggaran yang akan terorganisir, tetapi derajat mereka sebagai warga negara pun akan lebih bermartabat.

Selain dari hasil parkir, potensi pajak juga sangat mendukung. Baik dari pajak hasil bumi, pajak pembangunan hingga pajak rumah tangga. Jika berbicara tentang pajak, penulis teringat pada sebuah famplet yang terpampang di Jalan Muhammad Jam di samping Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Famplet tersebut memajang beberapa tokoh Aceh (stakeholder) mulai dari Gubernur, Ketua DPRA,  Dirjen Pajak hingga Panglima TNI-Polri yang bertugas di Aceh. Rasanya begitu harmonis dalam mengajak masyarakat untuk membayar pajak secara disiplin. Seandainya dalam dunia politik dan pembangunan di Aceh saat ini (masih) seharmonis tersebut, besar kemungkinan masyarakat akan lebih bahagia dalam menikmati kesejahteraan meskipun terbatas.

Tantangan

Jika melihat potensi Aceh yang melimpah seperti di atas, maka sangat tidak etis jika kondisi masyarakatnya serba kekurangan alias tidak sejahtera. Tak ada yang bisa kita salahkan kecuali masyarakat Aceh secara kolektif karena kurang pandai dalam mengelola sumber daya yang ada. Hal ini tentu punya peran strategis masing-masing di setiap elemen dalam mengelola daerah. Baik di tingkat pemimpin hingga pekerja kasar di lapangan.

Di samping itu, kebijakan daerah juga sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pengelola daerah serta pembuat dan pengambil kebijakan, jangan hanya sebatas berpikir bagaimana menjadi pemenang dalam setiap laga demokrasi. Akan tetapi, siap dan mampukah ‘menjamin’ semua kebutuhan masyarakat sebagai tanggungjawab pemimpin. Jika tidak, itu adalah laknat bagi seorang pemimpin.

Hal ini perlu kesadaran moral bagi calon-calon pemimpin masa depan. Baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat Provinsi. Rakyat memilih pemimpin sebagai ‘pelayan’ yang mampu mengelola sumber daya untuk kesejahteraan umum, bukan untuk membiayai politik (cost politic) yang harganya melambung. Ini sama halnya membuat kaum elit menjadi semakin gemuk dan masyarakat semakin kurus dalam kesenjangannya di daerah yang istimewa.

Seharusnya “sisa-sisa” keistimewaan itu menjadi spirit untuk memerdekakan Aceh dari kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, ketidakberdayaan, dan bebas dari praktik koruptif. Sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan hasil yang riil dari perjuangan, sebagai cost social minimal pasca ‘perperangan’ selama 3 dekade; yaitu dengan menyediakan pelayanan sosial yang istimewa dari pemerintah Aceh.

Dengan penuh harapan, melalui proses demokrasi yang sedang berlangsung di Aceh saat ini—semoga saja semua tahapan berjalan aman, damai, dan penuh etika serta menjunjung tinggi sportivitas—semoga hasil dari ‘mesin pencetak’ kali ini melahirkan tokoh Aceh yang mampu menuntun masyarakat ke arah yang berdaulat dan sejahtera.

Kiranya cita-cita masyarakat itu bisa diraih dengan cara melanjutkan program JKA yang lebih efektif dan melahirkan jaminan-jaminan sosial lainnya dengan mengelola sumber daya yang ada. Sanggupkah?[]

*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

 

http://harian-aceh.com/2011/11/15/jaminan-sosial-aceh-sanggupkah?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s