Tinggal Hitungan Jam, Nasib RUU BPJS belum Jelas


JAKARTA–MICOM: Lagi-lagi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menemui jalan buntu. Padahal, pengesahan RUU BPJS pada sidang paripurna DPR tinggal dalam hitungan jam.

Buntunya kesepakatan antara pemerintah dan DPR masih disebabkan perselisihan waktu pembentukan BPJS II.

Pemerintah bersikeras pada pendiriannya membentuk BPJS II pada 2016, sedangkan DPR, kecuali Fraksi Partai Demokrat, keukeuh ingin membentuk BPJS II serentak dengan BPJS I pada 2014.

Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS DPR dengan pemerintah yang rencananya menyelesaikan pembahasan RUU BPJS dimulai sekitar pukul 03.00 Jumat (28/10) dini hari di Gedung DPR, Jakarta.

Namun, sekitar 15 menit berjalan, rapat diskors agar memberikan kesempatan pimpinan pansus menyerahkan laporan hasil pembahasan panitia kerja (panja) kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang merupakan wakil dari pemerintah.

Kesempatan skors tersebut ternyata dimanfaatkan kedua belah pihak untuk berdiskusi secara tertutup soal penyelesaian RUU BPJS, khususnya masalah pembentukan BPJS II. Namun, setelah lebih dari satu jam atau sekitar pukul 04.30, Agus kembali ke ruang rapat, mengisyaratkan rapat tidak akan dilanjutkan, kemudian meninggalkan Gedung DPR.

“Belum, belum. Ini belum selesai. Nanti masih kita lanjutkan lagi pukul 8,” ujar staf Khusus Menkeu Mulia P. Nasution sambil menyusul Agus keluar ruang rapat.

Ketua Pansus RUU BPJS DPR Ahmad Nizar Shihab mengakui pihaknya dan pemerintah belum menemukan kata sepakat terkait pembentukan BPJS II.

Di sisi lain, pansus dan pemerintah ingin mengejar tenggat waktu sidang paripurna DPR yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB.

“Kami tidak ingin RUU ini gagal semua. Maka kapoksi diharapkan komunikasi ke fraksi masing-masing, pansus ke Pimpinan DPR, begitu juga menteri ke presiden,” jelas Nizar.

Ia mengatakan diskusi masing-masing pihak kepada pimpinannya diharapkan bisa mendapatkan jalan terbaik terkait kelanjutan RUU BPJS. Pemerintah dan DPR diharapkan bisa mencari jalan keluar agar RUU BPJS tetap bisa disahkan.

“Kami kan menghadap pukul 9. Sesaat sebelum itu kami akan rapat lagi. Spiritnya hanya soal waktu karena substansi DIM (daftar inventarisasi masalah) sudah selesai. Sayang, kalau hanya karena BPJS II, semuanya jadi gagal,” tutur Nizar.

Sebelumnya, pemerintah beralasan pembentukan BPJS II harus dilakukan pada 2016 mengingat perlunya kesiapan teknis, sinkronisasi UU terkait, dan faktor beban perekonomian. Sementara DPR, kecuali Fraksi Partai Demokrat yang sepaham dengan pemerintah, meminta pembentukan BPJS II dilakukan pada 2014.

“Ada alasan harmonisasi UU, masalah teknis, memang tidak semudah menjalankan BPJS I,” jelas Nizar.

Anggota Pansus RUU BPJS Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, jika pembahasan RUU BPJS tidak bisa diselesaikan sebelum sidang paripurna Jumat, maka pembahasan RUU BPJS tidak bisa dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

Ia menyampaikan berdasarkan keputusan Pimpinan DPR, pembahasan RUU BPJS telah melewati empat masa sidang dan tidak dapat dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

“Tadi Pimpinan DPR sudah memastikan, kalau gak bisa pada 28 Oktober besok, maka sudah habis. Mau tidak mau pembahasan harus dilanjutkan pada DPR periode berikutnya (2014-2019),” jelasnya.

Karena itu, Rieke meminta seluruh elemen masyarakat untuk mendorong pengesahan RUU BPJS pada masa sidang kali ini. (ML/OL-10)

Sumber : m.mediaindonesia.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s