KETERANGAN PERS KAJS 28 OKTOBER 2011


KETERANGAN PERS

28 Oktober 2011

Pasal 28h ayat 3 UUD 1945

“Pasal 28 H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat“

Pasal 34 ayat 2 UUD 1945

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.“

TIDAK BOLEH MUNDUR!

1 JANUARI 2014 BPJS 1 & BPJS 2 HARUS SUDAH DILAKSANAKAN!

Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini 28 Oktober 2011 akan jadi tonggak awal lahirnya Undang-Undang Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat di negeri ini. Dimana pada hari ini RUU Badan penyelenggara jaminan sosial (RUU BPJS) harus DISAHKAN! Rapat pansus RUU BPJS tadi malam (27 oktober 2011) harusnya seluruh pasal dalam RUU ini harus sudah selesai dibahas. Tapi Pemerintah masih bersikeras BPJS 2 (Tenaga Kerja) baru akan dilaksanakan pada 2016. Alasan utama penolakan pemerintah adalah perlu menyelaraskan dengan pasal pesangon pada UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut KAJS alasan yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah alasan yang tidak mendasar sama sekali yang alasan sesungguhnya adalah tidak mau melaksanakan UU ini. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah benar-benar dikendalaikan oleh kaum neolib baik di tingkat international maupun di tingkat nasional. Sebab dimanapun di dunia ini, jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan, adalah sepenuhnya tanggung jawab pemberi kerja (Pengusaha) sebagai akibat adanya perintah kerja dan pekerjaan. Sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun merupakan jaminan yang ditanggung bersama oleh pengusaha dan pekerja.

Filosofi jaminan hari tua, jaminan pensiun dan pesangon adalah berbeda satu sama lain. Filosofi jaminan hari tua adalah untuk persiapan bagi seseorang ketika memasuki masa pensiun karena itu jaminan hari tua dibayarkan secara lamsam (sekaligus). Filosofi jaminan pensiun adalah jaminan bagi seorang yang telah memasuki usia pensiun untuk kebutuhan hidupnya sampai dengan meninggal dunia agar tidak tergantung dan membebani keluarganya ataupun orang lain. Sedangkan pesangon adalah sebagai bekal bagi seorang pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan berbagai macam sebab sampai dengan mendapatkan pekerjaan kembali. Karena itu tidak ada alasan bagi pengusaha dan pemerintah untuk mengkaitkan satu sama lain.

Alasan pemerintah itu semata-mata untuk mengusung kepentingan kaum neolib (Pengusaha) untuk merevisi UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang telah beberapa kali dicoba untukk direvisi namun ditolak oleh buruh. Maka dengan mengundur-undur masa pelaksanaan BPJS 2 kita menduga agar ada tenggat waktu bagi pemerintah untuk merevisi UUK no 13 Tahun 2003 sesuai pesanan kaum neolib. Selain itu ada indikasi pengundur-unduran pelaksananan BPJS 2 agar pihak-pihak tertentu dapat menggunakan terlebih dahulu dana buruh yang ada di PT. Jamsostek tersebut untuk kepentingan Pilpres 2014.

Oleh sebab itu, hari ini Kami Komite Aksi Jaminan Sosial mewakili 240 juta rakyat Indonesia bersumpah tidak akan mundur satu langkahpun dalam mendesakkan agar BPJS 1 dan 2 harus dilaksanakan per 1 Januari 2014. Jika tuntutan kami ini tidak dipenuhi, maka kami akan duduki DPR RI, Bursa Efek Indonesia serta Lumpuhkan Jakarta.

Sudah cukup rakyat menderita diatas berbagai kepentingan politik dan kelompok penguasa dan pengusaha. Hari ini kami akan buktikan bahwa rakyat harus berjuang agar dapat berdaulat di negeri ini demi terpenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial adalah hak rakyat dan kewajiban negara melaksanakannya. Jika RUU BPJS tidak disahkan maka SBY –Budiono harus Mundur!

Jakarta, 28 Oktober 2011

KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL

Ir. Said Iqbal, M.E.

Sekretaris Jenderal

Hp:08158235479

Presidium: Said Iqbal (Sekretaris Jenderal, 08158235479), R. Abdullah, Indra Munaswar (08159559867), Ali Akbar, Timbul Siregar, Muhamad Rusdi, Surya Tjandra.


Risnawati Sinulingga
Trade Union Rights Centre
Jalan Mesjid III No.1 Pejompongan, Jakarta 10210
Telp. 62 21 5703929 Fax. 62 21 5708912
info@turc.or.id

“Keadilan tidak pernah diberikan, melainkan harus dituntut dan diperjuangkan terus – menerus bagi kebebasan yang tidak pernah menjadi sebuah akhir kenyataan, melainkan suatu proses untuk terus berkembang dan mencapai tingkat yang lebih tinggi bagi kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik dan agama” – Philip Randolph –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s