DPR Lanjutkan Paripurna Bahas BPJS


Jakarta (ANTARA) – DPR RI melanjutkan rapat paripurna dengan agenda penentuan nasib RUU tentang Badan Pengelola Jaminan Sosia (BPJS) apakah pembahasannya akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya atau tidak.

Wakil Ketua DPR RI, Muhammad Anis Matta, saat memimpin rapat paripurna DPR RI seusai mengesahkan RUU APBN 2012 di Gedung DPR Jakarta, Jumat, mengatakan, agenda pembahasan RUU BPJS akan dilanjutkan pada siang hari mulai pukul 14.00 WIB.

“Karena waktu yang sudah sangat singkat menjelang sholat Jumat, maka rapat paripurna dengan agenda berikutnya ditunda hingga setelah sholat Jumat, mulai pukul 14.00 WIB,” kata Anis Matta.

Namun rapat paripurna tersebut baru dibuka kembali pada pukul 14.40 WIB.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, pimpinan fraksi-fraksi terus melakukan lobi untuk menyamakan sikap dan mencari titik temu antar DPR RI dan Pemerintah.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap bisa segara ada titik temu agar RUU BPJS bisa cepat disahkan.

Menurut dia, pembahasan RUU BPJS berlangsung alot, karena penerapannya perlu kehati-hatian.

UU BPJS, menurut dia, di satu sisi mendesak kebutuhannya untuk melindungi masyarakat terkait jaminan sosial.

Belum sepakatnya DPR RI dan Pemerintah soal RUU BPJS, kata dia, soal BPJS II, karena pemerintah menghendaki dimulai tahun 2016 tapi DPR mengusulkan dimulai tahun 2014.

“Lobi-lobi internal terus dilakukan, mudah-mudahan berjalan mulus sehingga tidak menemui jalan buntu,” katanya.

Wakil Ketua Pansus RUU BPJS, Surya Chandra Surapati mengatakan, Pansus RUU BPJS akan mengusulkan melalui rapat paripurna soal opsi apakah akan pembahasannya dilanjutklan para masa peridangan berikutnya atau tidak.

Menurut dia, usulan yang disampaikan Pansus RUU BPJS yakni dua opsi, apakah forum rapat paripurna menyetujui perpanjangan pembahasan RUU BPJS masa masa persidangan berikutnya atau tidak tidak menyetujui untuk dilakukan pembahasan pada masa sidang berikutnya.

Jika forum rapat paripurna menyetujui opsi pertama, menurut dia, maka RUU BPJS akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yakni pada 14 Nopember hingga 20 Desember 2011.

DPR segera memasuki masa reses pada 29 Oktober hingga 13 Nopember 2011.

Surya Chandra menjelaskan, hingga saat ini DPR dan Pemerintah belum sepakat penetapan BPJS II yakni pengelolaan pembayaran jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Ia menambahkan, DPR menginginkan agar BPJS II sudah berlaku pada 2014 tapi pemerintah pada 2016, dengan alasan kesulitan melakukan sosialisasi.

“Rapat antara DPR dan Pemerintah pada Kamis (27/10) malam hingga Jumat pagi sekitar pukul 04.00 WIB, tapi tetap belum mencapai kesepakatan. DPR dan Pemerintah tetap pada sikapnya masing-masing,” katanya.

Menurut dia, DPR bersikeras mengusulkan agar BPJS II dimulai pada 2014, karena proses persiapannya harus dikawal.

Kalau DPR menyetajui usulan pemerintah pada 2016, kata dia, maka kemungkinan besar tidak berjalan.

“Karena tahun 2016, pemerintahnya sudah berganti dan DPR-nya juga sudah berganti, maka kecil kemungkinan untuk melanjutkan program yang belum terlaksana,” katanya.

Surya Chandra menambahkan, implementasi dari RUU BPJS sangat diharapkan masyarakat yakni adanya jaminan kesehatan, jamin pendidikan, jaminan hari tua, jaminan kematian, serta jaminan sosial lainnya.

Share dari : berita.yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s